Aktivis Mahasiswa Dibungkam?
Jakarta - Terbetik berita sejumlah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa perguruan tinggi top dipanggil ke istana. Konon, kompromi telah dicapai. Benarkah?
“Saya mendengar mereka diberi uang segala asal tidak berdemo soal Century, dan saya dengar di sana ada staf khusus presiden. Jika itu benar, jelas ini aib untuk istana dan mahasiswa. Ini sungguh memilukan,” papar Frans Aba, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), di Jakarta, Senin (11/1) .
Para ketua BEM dari kalangan universitas top itu kebanyakan dari salah satu elemen kesatuan mahasiswa. “Jika kabar itu benar, ini tragedi karena moralitas mahasiswa dan staf istana sudah bobrok pula,” kata kandidat PhD pada National University of Malaysia itu.
Sampai tulisan ini diturunkan, belum ada konfirmasi dan respon dari istana mengenai benar tidaknya kabar tersebut. ''Istana sebaiknya merespon dan menjelaskan berita miris ini,'' timpal Frans Aba.
Kabar buram itu sudah meluas di kalangan aktivis mahasiswa yang ogah melakukan transaksi politik dengan elite penguasa. Situasi ini justru membangkitkan moral mahasiswa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan.
“BEM UIN Jakarta sudah mendengar kabar buruk itu. Sebagai kekuatan moral, mahasiswa mestinya konsisten dan tidak mudah digoda uang, kuasa atau harta benda,” timpal Frans Aba.
Rencananya akan digelar aksi unjuk rasa dari 30 BEM di Jabodetabek dan sejumlah elemen masyarakat yang bergabung dalam Petisi 28 pada 11-28 Januari. Aktivis mahasiswa yang masih murni bertekad terus melakukan kontrol demokratis untuk mengawal kasus Century.
Aksi-aksi demo mahasiswa dan civil society itu diyakini tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Pasalnya, rakyat dinilai telah dewasa dalam menyikapi situasi politik dan aksi-aksi demonstrasi soal Century. Selain itu, para pelaku usaha tidak akan gampang terpengaruh dengan aksi-aksi seperti itu.
"Aksi seperti itu tidak akan menimbulkan instabilitas politik. Masyarakat kita telah dewasa, bahkan lebih dewasa dari para elite. Pelaku usaha pun bisa menyesuaikan diri dengan demo-demo yang digelar," kata pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi
